0
0
JAKARTA – Tingginya angka kecelakaan kapal di Indonesia 2026 menjadi perhatian serius. Basarnas mencatat 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.
Data tersebut disampaikan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii. Ia memaparkannya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Dari seluruh operasi tersebut, sebanyak 3.607 orang tercatat terdampak. Sementara itu, 3.165 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.
Namun, angka korban jiwa masih tinggi. Basarnas mencatat 239 orang meninggal dunia. Selain itu, 203 orang masih dinyatakan hilang.
601 Operasi SAR Kecelakaan Kapal hingga Agustus
Data Basarnas mencakup berbagai jenis kejadian di laut. Kasus yang ditangani tidak hanya berupa kapal tenggelam.
Menurut Mohammad Syafii, jenis kejadian tersebut mulai dari kapal bocor hingga misi evakuasi medis. Dengan demikian, angka 601 mencakup berbagai operasi SAR yang berkaitan dengan kecelakaan kapal.
Selain itu, terdapat warga negara asing dalam data korban. Basarnas mencatat sebanyak 220 WNA termasuk dalam total 3.607 orang yang terdampak.
Besarnya angka tersebut kemudian mendapat perhatian DPR. Sebab, keselamatan penumpang menjadi aspek penting dalam transportasi laut Indonesia.
DPR Soroti Keselamatan Angkutan Laut
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti tingginya angka kecelakaan kapal di Indonesia 2026. Ia menilai kondisi keselamatan angkutan laut membutuhkan perhatian serius.
Lasarus bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai darurat angkutan laut. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan.
Selain angka kecelakaan, persoalan manifes penumpang turut mendapat perhatian. Menurutnya, ketidaksesuaian data manifes dapat menyulitkan proses identifikasi ketika terjadi kecelakaan.
Oleh sebab itu, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Pencegahan harus diperkuat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
Kemenhub Siapkan Audit Empat Perusahaan
Kementerian Perhubungan juga merespons sorotan tersebut. Menteri Perhubungan Dudy Purwahandhi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi.
Selain itu, Kemenhub menyiapkan audit terhadap empat perusahaan kapal. Salah satu perusahaan yang diperiksa berkaitan dengan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2.
Audit dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran. Pemeriksaan juga akan melihat apakah terdapat kesalahan ringan maupun berat.
Tidak hanya perusahaan, evaluasi internal juga dilakukan. Kinerja individu di lingkungan Kementerian Perhubungan ikut menjadi perhatian.
Dengan demikian, pemerintah ingin mengetahui faktor yang menyebabkan berbagai insiden. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
239 Orang Meninggal dan 203 Masih Hilang
Dampak kecelakaan kapal terlihat dari jumlah korban. Dari 3.607 orang terdampak, sebagian besar memang berhasil diselamatkan.
Basarnas mencatat 3.165 orang selamat. Namun, sebanyak 239 orang meninggal dunia.
Sementara itu, 203 orang masih dinyatakan hilang berdasarkan data hingga 15 Agustus 2026.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan sistem keselamatan. Selain itu, kemampuan respons ketika terjadi kecelakaan juga harus terus diperkuat.
Basarnas memiliki peran penting dalam pencarian dan pertolongan. Namun, pencegahan tetap membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Standar Keselamatan Kapal Jadi Sorotan
Keselamatan pelayaran melibatkan banyak aspek. Kelaikan kapal menjadi salah satu faktor penting sebelum kapal beroperasi.
Selain itu, perlengkapan keselamatan harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Jumlah penumpang juga harus sesuai dengan kapasitas kapal.
Data manifes pun harus akurat. Dengan begitu, petugas dapat mengetahui jumlah serta identitas penumpang ketika terjadi keadaan darurat.
Di sisi lain, operator memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan keselamatan. Pemerintah kemudian bertugas melakukan pengawasan.
Karena itu, audit yang dilakukan Kemenhub menjadi penting. Pemeriksaan dapat membantu menemukan kekurangan dalam penerapan standar keselamatan.
Evaluasi Sistem Pelayaran Didorong
Tingginya kecelakaan kapal di Indonesia 2026 menjadi alarm bagi sistem transportasi laut. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada angkutan laut.
Oleh karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Pemeriksaan kapal perlu dilakukan secara konsisten.
Selain itu, pengawasan terhadap operator perlu diperketat. Pelanggaran yang ditemukan juga harus ditindak sesuai ketentuan.
Komisi V DPR meminta pemerintah mengambil langkah konkret. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan serupa terus berulang.
Pada akhirnya, keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada satu pihak. Pemerintah, operator, awak kapal, dan penumpang memiliki peran masing-masing.
Evaluasi terhadap 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal menjadi momentum penting. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan agar transportasi laut semakin aman.
