0
0
Hak pilih melalui surat suara kembali menjadi sumber pertarungan hukum di Amerika Serikat menjelang pemilu sela November 2026. Pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha menerapkan aturan baru untuk memperketat proses pemungutan suara lewat pos, tetapi sejumlah pengadilan menilai kebijakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan pemerintah federal. Perselisihan kini mengarah ke Mahkamah Agung AS ketika negara bagian mulai mendistribusikan surat suara.
Pemerintah Ingin Memperketat Surat Suara
Aturan baru tersebut berasal dari perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Maret 2026. Melalui kebijakan yang diterapkan USPS, negara bagian akan diminta memberikan daftar penerima surat suara kepada layanan pos dan menggunakan amplop dengan kode batang khusus.
Surat suara yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berpotensi tidak dikirimkan oleh USPS. Pemerintah beralasan aturan diperlukan untuk meningkatkan keamanan pemilu dan mengurangi risiko kecurangan.
Hakim Federal Menghentikan Pelaksanaan
Pengadilan federal di Boston sebelumnya mengeluarkan larangan terhadap penerapan aturan tersebut. Hakim Indira Talwani menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi pemilih apabila diberlakukan ketika proses distribusi surat suara sudah berlangsung.
Larangan tersebut kemudian diperpanjang ketika pemilu sela semakin dekat. Situasi ini membuat pemerintah harus kembali meminta campur tangan Mahkamah Agung agar aturan USPS dapat diterapkan sebelum tahapan pemungutan suara semakin jauh.
Pengadilan Banding Ikut Menolak
Pada 10 September, Pengadilan Banding Sirkuit Pertama AS menolak permintaan pemerintah untuk mencabut blokade terhadap aturan tersebut. Panel tiga hakim mempertahankan keputusan pengadilan tingkat bawah yang mencegah USPS menerapkan persyaratan baru.
Pengadilan menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan prosedur pengiriman surat. Menurut pertimbangan pengadilan, kewenangan utama untuk mengatur pelaksanaan pemilu berada pada negara bagian dan Kongres, bukan semata-mata pada cabang eksekutif.
Pemerintah Membawa Kasus ke Mahkamah Agung
Pemerintahan Trump tidak berhenti setelah keputusan pengadilan banding. Pemerintah kembali mengajukan permohonan darurat kepada Mahkamah Agung untuk mengizinkan aturan tersebut berlaku.
Pemerintah berpendapat penundaan justru dapat menimbulkan kebingungan karena sejumlah negara bagian telah mulai mengirimkan surat suara. North Carolina menjadi negara bagian pertama yang mendistribusikan surat suara secara luas untuk pemilu November.
Kekhawatiran Surat Suara Sah Ditolak
Perdebatan semakin tajam setelah muncul laporan dari seorang whistleblower mengenai proses penerapan sistem baru USPS. Ia memperingatkan bahwa sistem verifikasi yang dikembangkan dalam waktu singkat berpotensi menghasilkan kesalahan dan menyebabkan surat suara yang sah tidak terkirim atau ditolak.
Kantor pengawas internal USPS kemudian menyatakan akan melakukan peninjauan independen terhadap tuduhan tersebut. Kekhawatiran ini menjadi perhatian karena perubahan prosedur dilakukan ketika tahapan pemilu sudah berjalan.
Pertarungan Hukum Bisa Berlanjut
Perselisihan mengenai surat suara lewat pos kini menjadi bagian penting dari persiapan pemilu sela AS pada 3 November 2026. Sekitar sepertiga pemilih AS menggunakan metode pemungutan suara lewat pos dalam berbagai pemilu, sehingga perubahan aturan dapat berdampak luas terhadap proses pemilihan.
Untuk sementara, aturan baru USPS masih terhalang keputusan pengadilan, sementara pemerintah terus meminta Mahkamah Agung memberikan izin pelaksanaan. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengadilan menunjukkan bahwa aturan pemungutan suara lewat pos masih akan menjadi salah satu isu hukum dan politik utama menjelang pemilu AS 2026.
