0
0
Prabowo pangkas BUMN menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan perusahaan negara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 entitas dapat dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan.
Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta pada 28 Juni 2026. Pemerintah ingin BUMN menjadi lebih efisien dan transparan.
Selain itu, Prabowo menyoroti besarnya biaya untuk jajaran manajemen pada perusahaan negara yang tidak menghasilkan keuntungan.
Jika target tersebut terealisasi, lebih dari 750 entitas BUMN dapat terdampak restrukturisasi. Akibatnya, ribuan posisi direktur dan komisaris juga berpotensi berkurang.
Prabowo Targetkan BUMN Tersisa Sekitar 250
Pemerintah saat ini melakukan penataan terhadap perusahaan milik negara.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN sebelumnya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu besar.
Karena itu, pemerintah menargetkan jumlahnya menjadi sekitar 250 perusahaan.
Prabowo juga mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN sebagai bagian dari proses tersebut. Selanjutnya, penataan akan diteruskan hingga jumlah perusahaan negara menjadi jauh lebih ramping.
Dengan demikian, target akhirnya bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan.
Pemerintah juga ingin meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja BUMN.
Ratusan Jabatan Direktur Utama Bisa Hilang
Perampingan perusahaan tentu berpengaruh terhadap struktur organisasi.
Prabowo memberikan gambaran mengenai besarnya jumlah posisi manajemen yang dapat dikurangi.
Jika lebih dari 750 BUMN terdampak, maka terdapat sekitar 750 posisi direktur utama yang juga dapat terdampak. Selain itu, terdapat ribuan posisi direksi lainnya.
Prabowo memperkirakan setiap BUMN dapat mempunyai sekitar empat atau lima anggota direksi.
Artinya, secara ilustratif terdapat sekitar 3.000 hingga 3.750 posisi direksi yang dapat berkurang apabila struktur perusahaan tersebut benar-benar dihapus melalui restrukturisasi.
Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi yang disampaikan dalam konteks besarnya struktur organisasi. Angka itu bukan daftar resmi individu yang sudah diberhentikan.
Ribuan Posisi Komisaris Juga Disorot
Tidak hanya jajaran direksi yang menjadi perhatian.
Prabowo turut menyinggung jumlah komisaris pada perusahaan negara.
Dalam pernyataannya, ia menggunakan ilustrasi sekitar 10 komisaris untuk setiap BUMN. Jika dikalikan dengan 750 perusahaan, jumlahnya dapat mencapai sekitar 7.500 posisi komisaris.
Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan besarnya biaya organisasi.
Karena itu, pemerintah ingin membuat struktur perusahaan negara menjadi lebih sederhana.
Selain itu, perusahaan yang terus mengalami kerugian menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi.
Prabowo Soroti Biaya Overhead BUMN
Alasan utama Prabowo memangkas BUMN berkaitan dengan efisiensi.
Presiden menilai perusahaan negara seharusnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan harus memiliki tata kelola yang sehat.
Namun, Prabowo menilai terdapat perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut tetap harus menanggung biaya organisasi.
Biaya tersebut termasuk remunerasi direksi dan komisaris.
Karena itu, Prabowo mempertanyakan besarnya overhead yang harus ditanggung apabila struktur seperti ini terus dipertahankan.
Uang Rakyat Jadi Perhatian
Prabowo juga menghubungkan persoalan tersebut dengan penggunaan uang negara.
Menurutnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan negara pada akhirnya harus dikelola secara bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, BUMN yang tidak efisien menjadi sasaran evaluasi.
Pemerintah ingin perusahaan negara mempunyai struktur yang lebih sehat. Selain itu, BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.
Prabowo mengatakan penataan tersebut bertujuan membuat BUMN lebih efisien, transparan, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Danantara Terlibat dalam Penataan BUMN
Penataan perusahaan negara juga berkaitan dengan peran Danantara Indonesia.
Danantara mempunyai peran penting dalam pengelolaan aset dan investasi perusahaan negara.
Selain itu, pemerintah mendorong evaluasi terhadap kinerja BUMN yang dianggap tidak sehat.
Menurut laporan terbaru, ratusan perusahaan yang tidak memberikan keuntungan juga akan menjalani audit. Tujuannya adalah memeriksa tata kelola keuangan perusahaan tersebut.
Dengan demikian, proses restrukturisasi tidak hanya berfokus pada jumlah perusahaan.
Kinerja keuangan dan tata kelola juga menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Bukan Berarti 750 Perusahaan Ditutup Sekaligus
Ada satu hal penting yang perlu dipahami dari kabar viral tersebut.
Pernyataan bahwa pemerintah akan “menutup 750 BUMN” merupakan penyederhanaan dari agenda restrukturisasi yang lebih luas.
Target pemerintah adalah memangkas jumlah perusahaan dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250.
Dalam praktiknya, penataan BUMN dapat melibatkan beberapa mekanisme.
Perusahaan dapat ditutup apabila memang tidak layak dipertahankan. Namun, perusahaan juga dapat mengalami konsolidasi atau bentuk restrukturisasi lainnya.
Oleh sebab itu, belum tepat menganggap seluruh 750 entitas akan berhenti beroperasi dengan mekanisme yang sama.
Bagaimana Nasib Karyawan BUMN?
Perampingan juga memunculkan pertanyaan mengenai pekerja.
Namun, laporan mengenai rencana tersebut menyebut pemerintah ingin melakukan restrukturisasi tanpa menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
Hal tersebut berbeda dengan posisi direksi dan komisaris.
Ketika beberapa perusahaan digabungkan atau dihapus, kebutuhan terhadap jajaran pengurus perusahaan dapat otomatis berkurang.
Sebagai contoh, beberapa perusahaan yang sebelumnya memiliki direktur utama masing-masing dapat berada dalam satu struktur setelah konsolidasi.
Karena itu, efisiensi struktur manajemen menjadi salah satu tujuan utama penataan.
Pemerintah Ingin BUMN Lebih Menguntungkan
Selain efisiensi, pemerintah ingin meningkatkan kualitas perusahaan yang tetap dipertahankan.
BUMN diharapkan tidak sekadar bertahan karena kepemilikan negara.
Sebaliknya, perusahaan perlu mempunyai kinerja yang sehat dan mampu memberikan manfaat ekonomi.
Prabowo juga menyinggung adanya BUMN yang terus mengalami kerugian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi masalah apabila perusahaan tetap mengeluarkan biaya organisasi yang besar.
Oleh karena itu, restrukturisasi diharapkan menghasilkan perusahaan yang lebih produktif.
Target Perampingan Terus Bergerak
Perlu dicatat, angka target pemerintah dapat berkembang selama proses penataan berlangsung.
Pada akhir Juni 2026, Prabowo berbicara mengenai target sekitar 250 BUMN.
Kemudian, pada 20 Juli 2026, Prabowo kembali membahas proses perampingan BUMN. Laporan terbaru menyebut target jumlah entitas yang dipangkas hingga akhir tahun mencapai sekitar 700 unit.
Karena itu, angka final masih bergantung pada proses restrukturisasi yang sedang berjalan.
Namun, arah kebijakannya jelas. Pemerintah ingin mengurangi jumlah perusahaan negara secara signifikan.
Ribuan Jabatan Manajemen Berpotensi Berkurang
Pada akhirnya, rencana Prabowo pangkas BUMN merupakan bagian dari agenda efisiensi perusahaan negara.
Pemerintah ingin merampingkan lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan. Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyoroti ratusan posisi direktur utama, ribuan direksi, serta ribuan komisaris yang melekat pada struktur perusahaan tersebut.
Namun, bukan berarti ribuan orang tersebut sudah resmi diberhentikan.
Angka itu menggambarkan potensi pengurangan struktur apabila restrukturisasi dilaksanakan sesuai target.
Selain itu, mekanisme terhadap masing-masing perusahaan dapat berbeda. Ada yang dapat ditutup, digabungkan, atau direstrukturisasi.
Dengan demikian, inti kebijakan pemerintah adalah membangun BUMN yang lebih ramping, efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
