0
0
BANDA ACEH – Pengelolaan aset gampong menjadi perhatian jajaran pemerintahan di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Koordinasi terus diperkuat agar aset milik gampong tercatat, terawat, dan dikelola sesuai aturan.
Langkah tersebut penting karena pengelolaan aset gampong berkaitan langsung dengan tertib administrasi. Selain itu, aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran kekayaan setiap gampong secara lebih akurat.
Pemko Banda Aceh sebelumnya mencatat bahwa pengelolaan aset di sejumlah gampong masih perlu ditingkatkan. Karena itu, aparatur gampong didorong untuk memperbaiki pencatatan dan pelaporan aset.
Pengelolaan Aset Gampong Jadi Perhatian
Pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan barang. Prosesnya mencakup perencanaan, pendaftaran, pelabelan, perawatan, hingga penghapusan aset.
Camat Lueng Bata dalam rapat Muspika sebelumnya menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memiliki data yang jelas mengenai kondisi setiap aset.
Langkah ini membantu pemerintah gampong mengetahui barang yang masih layak digunakan. Sementara itu, aset yang sudah rusak dapat ditangani melalui prosedur yang sesuai.
Contohnya meliputi kendaraan, meja, kursi, dan berbagai barang inventaris lainnya.
Aset Harus Tercatat dan Memiliki Nomor
Pencatatan menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset gampong.
Setiap aset perlu masuk dalam administrasi pemerintah gampong. Barang tersebut juga perlu memiliki identitas atau nomor inventaris.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah dan kondisi aset secara lebih mudah. Data yang rapi juga membantu proses pengawasan.
Camat Lueng Bata sebelumnya berharap seluruh aset dapat tercatat, memiliki nomor, dan masuk dalam laporan pemerintah gampong.
Tertib administrasi juga dapat mengurangi risiko aset tidak terdata. Pada akhirnya, pemerintah gampong memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kekayaan yang mereka kelola.
Pemindahtanganan Aset Harus Ikuti Aturan
Pemerintah juga memberikan perhatian pada aset yang sudah tidak layak digunakan.
Aset tertentu dapat dimusnahkan atau dipindahtangankan sesuai prosedur. Namun, pemerintah gampong tidak dapat melakukan proses tersebut secara sembarangan.
Dalam mekanisme yang dijelaskan Pemko Banda Aceh, pemindahtanganan atau pelelangan memerlukan persetujuan Tuha Peut Gampong (TPG). Hasil keputusan tersebut kemudian dilaporkan kepada wali kota.
Jika aset dilelang, hasilnya dapat masuk ke kas gampong sesuai ketentuan.
Karena itu, administrasi yang tertib menjadi penting. Pemerintah dapat memastikan proses tersebut transparan sekaligus memiliki dokumen pertanggungjawaban.
Tata Kelola Aset Mendukung Keuangan Gampong
Pengelolaan aset juga memiliki hubungan dengan tata kelola ekonomi gampong.
Aset merupakan bagian dari kekayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara tepat. Pemerintah gampong perlu mengetahui nilai, kondisi, lokasi, serta status penggunaannya.
Banda Aceh sendiri memiliki dasar kebijakan untuk pengelolaan aset tersebut. Dokumen DPMG menyebut pengelolaan aset gampong mengacu antara lain pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong.
Aturan tersebut menjadi dasar untuk mendorong pengelolaan aset yang lebih tertib.
Koordinasi Diharapkan Tingkatkan Akuntabilitas
Penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, unsur terkait, dan pemerintah gampong dapat membantu menyelesaikan persoalan administrasi aset.
Data inventaris yang akurat akan memudahkan pengawasan. Selain itu, pemerintah dapat menentukan aset yang masih produktif dan aset yang perlu mendapat penanganan.
Pengelolaan yang baik juga mendukung transparansi penggunaan kekayaan gampong.
Dengan demikian, pembenahan pengelolaan aset gampong tidak berhenti pada pencatatan barang. Langkah tersebut juga mendukung akuntabilitas, menjaga kekayaan gampong, dan memperkuat tata kelola ekonomi di tingkat lokal.
