0
0
Pemerintah Amerika Serikat kembali meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan penerapan pembatasan baru terhadap mail-in voting atau pemungutan suara melalui surat. Permohonan terbaru ini diajukan menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026. Sengketa tersebut menjadi perhatian karena sejumlah negara bagian sudah mulai mengirimkan surat suara kepada pemilih.
Perselisihan hukum ini juga berpotensi memengaruhi proses pemungutan suara di sejumlah negara bagian. Pemerintah AS menilai aturan baru diperlukan untuk memperketat prosedur pengiriman surat suara. Namun, kelompok penentang menilai perubahan tersebut dapat menimbulkan kebingungan menjelang pemilu.
Pemerintah AS Kembali Ajukan Permohonan
Pemerintahan Donald Trump kembali membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Agung AS setelah seorang hakim federal memperpanjang pemblokiran terhadap aturan baru.
Permohonan ini menjadi salah satu upaya terbaru pemerintah untuk mengaktifkan kebijakan tersebut sebelum pemilu paruh waktu berlangsung. Pemerintah berpendapat bahwa keputusan pengadilan yang lebih rendah justru dapat menciptakan ketidakpastian ketika proses pengiriman surat suara sudah dimulai.
Pemerintah meminta Mahkamah Agung memberikan izin agar aturan baru dapat diterapkan. Keputusan pengadilan tertinggi nantinya akan sangat menentukan arah proses pemungutan suara melalui surat pada Pemilu 2026.
Aturan Baru Menjadi Pusat Sengketa
Aturan yang dipersoalkan berkaitan dengan prosedur pengiriman surat suara melalui layanan pos. Negara bagian diwajibkan memberikan data tertentu kepada United States Postal Service atau USPS.
Selain itu, surat suara juga harus memenuhi persyaratan teknis baru. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan kode unik pada amplop surat suara.
USPS dapat menolak pengiriman surat suara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut jika aturan itu diberlakukan. Pemerintah menyatakan langkah tersebut bertujuan memperketat proses administrasi dan meningkatkan keamanan pemilu.
Hakim Federal Sebelumnya Memblokir Kebijakan
Sebelumnya, Hakim Distrik AS Indira Talwani memperpanjang perintah yang menghentikan penerapan aturan tersebut.
Keputusan itu membuat USPS belum dapat menerapkan pembatasan baru secara penuh. Pemblokiran dilakukan setelah muncul gugatan dari sejumlah negara bagian dan kelompok yang memperjuangkan hak pemilih.
Pihak penggugat menilai perubahan aturan dilakukan terlalu dekat dengan hari pemungutan suara. Mereka khawatir sistem baru dapat mengganggu persiapan pemilu yang sudah berjalan.
Negara Bagian Khawatir Terjadi Kebingungan
Waktu menjadi salah satu persoalan terbesar dalam sengketa ini. Beberapa negara bagian sudah mulai mempersiapkan atau mengirimkan surat suara kepada pemilih.
North Carolina menjadi salah satu negara bagian yang telah memulai proses pengiriman surat suara. Karena itu, perubahan aturan pada tahap ini dinilai dapat menciptakan masalah baru bagi penyelenggara pemilu.
Pejabat pemilu di sejumlah wilayah juga harus menyesuaikan sistem administrasi jika aturan baru mulai berlaku. Mereka perlu memastikan prosedur pengiriman surat suara tetap berjalan tanpa mengganggu hak pemilih.
Pendukung dan Penentang Memiliki Pandangan Berbeda
Pemerintah AS melihat aturan tersebut sebagai langkah untuk memperketat prosedur pemungutan suara melalui surat. Pemerintah juga menilai perubahan diperlukan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Namun, negara-negara bagian yang menggugat memiliki pandangan berbeda. Mereka mempertanyakan kewenangan pemerintah federal untuk mengubah prosedur pemilu yang selama ini banyak diatur oleh negara bagian.
Kelompok hak pemilih juga mengkhawatirkan dampak terhadap masyarakat yang mengandalkan surat suara. Menurut mereka, perubahan mendadak dapat meningkatkan risiko pemilih kehilangan kesempatan memberikan suara.
Putusan Mahkamah Agung Sangat Dinantikan
Mahkamah Agung AS kini kembali menjadi pusat perhatian dalam sengketa mail-in voting. Sebelumnya, pengadilan tertinggi sudah beberapa kali terlibat dalam perselisihan terkait kebijakan tersebut.
Pemerintah berharap Mahkamah Agung memberikan keputusan yang memungkinkan aturan baru diterapkan sebelum pemilu. Sementara itu, pihak penentang meminta pemblokiran tetap dipertahankan.
Salah satu hakim Mahkamah Agung juga telah menetapkan batas waktu bagi pihak lawan untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan terbaru pemerintah. Setelah itu, Mahkamah Agung dapat menentukan langkah berikutnya.
Pemilu Paruh Waktu 2026 Jadi Taruhan Besar
Pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada November 2026 akan menentukan keseimbangan kekuatan politik di Kongres. Karena itu, aturan mengenai cara pemilih memberikan suara menjadi isu yang sangat sensitif.
Mail-in voting digunakan oleh jutaan pemilih Amerika Serikat. Setiap perubahan aturan dapat memberikan dampak besar terhadap proses administrasi pemilu.
Kini, perhatian tertuju pada keputusan Mahkamah Agung AS. Jika pembatasan diizinkan berlaku, sejumlah negara bagian mungkin harus melakukan penyesuaian dalam waktu singkat.
Sebaliknya, jika pemblokiran tetap dipertahankan, prosedur mail-in voting yang berlaku saat ini kemungkinan akan terus digunakan pada pemilu mendatang. Apa pun hasilnya, keputusan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi jalannya Pemilu Paruh Waktu AS 2026.
